pemerintah zimbabwe telah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri as agar mengirim pengamat pemilihan publik dijadikan imbalan atas lobinya kepada pencabutan sanksi dalam Salah satu dasawarsa pada negara afrika selatan itu.
berdasarkan catatan media lokal pada sabtu (6/4), asisten menteri luar negeri as urusan afrika johnie carson mengirim surat pada wakil presiden serta menteri luar negeri zimbabwe agar mengakui kemampuan teknis harare untuk menyelenggarakan pemilihan publik. tapi ia menyarakan diizinkannya ada pengamat di negeri juga internasional.
saya siap membeli dana terhadap pemilihan publik nasional yang harmonis selama zimbabwe, ketika zimbabwe menjalankan pintunya bagi pengamat non-pemerintah dan independen, tutur carson selama selama suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, herald.
terlebih dulu, apabila zimbabwe bersedia melayani pengamat internasional dalam masa pemilihan publik mendatang, aku siap mengkaji sanksi terarah kami serta menyarankan aksi supaya meredakan semua sanksi ini, katanya.
Informasi Lainnya:
zimbabwe diperkirakan mau melaksanakan pemilihan umum diantara juni juga september tahun ini guna mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun yang sudah goyah.
george charamba, juru bicara presiden robert mugabe, mencela tawaran carso, kata xinhua. ia menyampaikan surat itu berusaha memutuskan persyaratan yang terhadap rakyat zimbabwe menjijikan.
anda tidak mampu selama Satu tahap memuji kemampuan zimbabwe guna menyelenggarakan proses nasional serta di ketika lain menuntut proses itu diawasi, tutur charamba.
dalam jumlah apa pun, mereka datang dari belahan bumi lain, dan tak mempunyai sangkut-paut melalui kami.
hubungan zimbabwe-as memburuk di 2001, ketika kongres as mensahkan peraturan pemulihan ekonomi juga demokrasi zimbabwe agar mendukung sejumlah sanksi dan meliputi larangan terhadap lembaga keuangan supaya menungkapkan pinjaman juga kredit serta mengurangi utang bagi zimbabwe. beberapa pemimpin zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian dengan as.
charamba menyatakan carson sebaiknya tidak berfikir rakyat zimbabwe adalah pihak bodoh dengan menyarankan ia memiliki wewenang agar mencabut sanksi.
ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan sanksi yang diputuskan dengan sistem parlementer. ia dan merupakan pihak luar, tutur charamba. semua sanksi berada selama luar kekuasaan carson.
zimbabwe dan menghadapi sanksi dari uni eropa, tergolong larangan bepergian juga pembekuan aset bagi pejabat senior pemerintah. namun uni eropa dalam penghujung maret, telah menganggarkan 83 orang dari daftar sanksinya, sesudah referendum undang-undang dasar berjalan adil serta damai pada zimbabwe di 16 maret.
namun, 10 orang --termasuk presiden mugabe, istrinya serta kaum pejabat senior militer-- baru termasuk selama selama mendaftar sanksi uni eropa.