penundaan ujian nasional tingkat sekolah lanjutan atas (slta) dalam 11 provinsi merupakan bukti kurangnya pengawasan pemerintah pada persiapan pelaksanaan un, kata anggota komisi x dpr raihan iskandar.
seharusnya pemerintah telah jauh hari memastikan kesiapan pencetakan soal ujian serta distribusinya. dengan keberadaan penundaan ini maka ongkos dan dikeluarkan pemerintah supaya membiayai pelaksanaan un dalam 11 daerah tersebut akan bertmbah, kata raihan iskandar selama jakarta, minggu.
anggota dpr fraksi partai keadilan sejahtera (pks) tersebut menungkapkan penundaan pelaksanaan un dikhawatirkan hendak mengakibatkan uang sampingan.
sejumlah guru pengawas dan sudah berada selama tujuan ujian terpaksa harus menanti lebih berlarut sebab ujian nasional ditunda. mana ada yang menanggung biaya hidup mereka dalam dalam lokasi? sudah pasti kepada sebagian guru pengawas dan berada selama tujuan besar, tidak bisa saja supaya pulang ke daerah masing-masing kemudian terserah dulu ke tujuan ujian, ujarnya.
Informasi Lainnya:
terkait penundaan un ini, raihan mengatakan komisi x akan segara memanggil perwakilan pemerintah supaya menunjukan masalah itu.