jika komisi pemberantasan korupsi (kpk) serius mau mengungkap surat keterangan lunas (skl)terhadap badan penyehatan perbankan nasional (bppn), dengan begini dan dan harus dimintai keterangan adalah para pejabat bppn di saat itu (2002-2004).
merekalah dan mengusulkan serta melelang murah aset negara. kpk mesti memanggil para ketua bppn serta deputi-deputi bppn yang diduga adalah otak daripada skl serta realese and discharge ini, tutur anggota komisi xi dpr ri daripada partai demokrat, achsanul qosasi, pada diantara news, jakarta, selasa.
pimpinan bppn saat itu syafrudin tumenggung, deputy bppn eko santoso budianto.
keduanya, papar achsanul, yang mengajukan persetujuan realese and discharge kksk atas nama syamsul nursalim, the tje min, husodo a, the nin khong.
Informasi Lainnya:
merekalah yang berhubungan melalui para konglomerat ketika tersebut. bppn mengajukan permohonan kepada pemerintah agar dipasang release and discharge melalui recovery 20 persen. sisanya dianggap lunas, tutur dia.
bppn, lanjut dia, dikelola dengan kaum bankir dan diduga membela konglomerat.
dpr ri sangat mendukung cara kpk guna memperjelas sejarah pesta lelang aset negara ketika itu. audit forensik serta dibutuhkan supaya mengungkap semangat transaksi, itulah achsanul.