badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan serta pertanggungjawaban website garansi kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) pada 33 provinsi berbagai indonesia.
bpk menyimpulkan keberadaan kelemahan yang signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo selama jakarta, selasa.
hadi menyatakan, kelemahan tersebut antara lain belum kehadiran database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data warga miskin tak dilakukan melalui menarik dan adanya perbedaan data warga miskin antar instansi.
kemudian, ia meneruskan, terdapat risiko penduduk miskin belum mencari pelayanan kesehatan tidak perlu bayar sebab tidak tercakup di situs jamkesmas dan jamkesda.
selain itu ada penyaluran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas dalam 2010 juga 2011, ujarnya.
Lainnya: Obat Pelangsing - Obat Pelangsing Badan - Melangsingkan Badan - Obat Pelangsing perut
menurut dia, kelemahan tersebut dapat menganggu lokasi website jamkesmas juga jamkesda agar memenuhi hak masyarakat miskin yang tidak bisa, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h dan uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk terkait pelayanan kesehatan warga dalam beberapa rumah sakit milik pemerintah juga mendapatkan keberadaan ketidakefisienan selama hal perbekalan farmasi juga standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan daripada 66 properti sakit dan diperiksa, hanya Satu rsud yang sudah efektif pada membangun pelayanan obat di instalasi farmasi, tutur hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi yang tidak optimal merupakan tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan belum memenuhi tujuan semua tahapan.
selain tersebut, baru banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, serta rawat jalan yang tidak sesuai standar makanya pelayanan tidak optimal, katanya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menawarkan pelayanan kesehatan warga dan bermutu, tidak berbahaya, efisien dan terjangkau oleh karenanya properti sakit publik harus berbenah untuk memperbaiki pelayanan melalui lebih efektif.
dengan demikian, telah semestinya tak banyak warga yang tak dapat dilayani melalui bagus oleh properti sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data kemarin, pemerintah sudah memiliki sebanyak 627 unit rumah sakit pada seluruh indonesia.